Ilustrasi emas/ Pixabay

AGolf– Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi menyampaikan perdagangan berjangka di Indonesia mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2014, total volume transaksi sebesar 6.153.009 lot dan meningkat 7,11 persen menjadi 6.590.530 lot pada 2015. Kemudian pada 2016 total volume transaksi meningkat 6,40 persen menjadi 7.012.220 lot. Pada triwulan I 2017 volume transaksi sebesar 1.806.088 lot atau meningkat 4,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 1.736.022 lot.

Khusus transaksi multilateral kontrak berjangka tahun 2014 total volume transaksi sebesar 1.109.175 lot dan meningkat 15,47 persen menjadi 1.280.801 lot pada tahun 2015. Kemudian pada 2016 total volume transaksi multilteral meningkat 12,97 persen menjadi 1.446.953 lot.

Namun pada triwulan I tahun 2017 volume transaksi multilateral menurun 14,81 persen menjadi 296.520 lot dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 348.065 lot.

Market share volume transaksi multilateral tahun 2014 sebesar 18,03 persen dan tumbuh menjadi 19,43 persen pada 2015, kemudian meningkat lagi pada 2016 menjadi 20,05 persen. Namun, pada triwulan I tahun 2017 market share menurun menjadi 16,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

Bachrul menegaskan penurunan tersebut harus diatasi agar dapat kembali menumbuhkan semangat meningkatkan transaksi multilateral kontrak berjangka. Hal bertujuan agar industri perdagangan berjangka dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana pembentukan harga yang transparan, sarana lindung nilai (hedging), dan sarana investasi.

Terkait hal tersebut, Bappebti tahun ini juga telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendorong peningkatan transaksi multilateral kontrak berjangka, salah satunya Peraturan Kepala (Perka) Bappebti No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.

“Dengan dikeluarkannya Perka ini besar harapan kita mampu mengembalikan semangat pelaku usaha untuk memasarkan kontrak berjangka transaksi multilateral. Untuk itu para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan mencari investor yang memiliki dana repatriasi tax manesty untuk berinvestasi dalam kontrak berjangka di Bursa Berjangka,” tegas Bachrul melalui keterangannya, Kamis (18/5).

Belum lama ini Bappebti dan PPATK juga telah menandatangani MoU kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu bentuk kerja sama yang tertuang didalam MoU tersebut adalah pertukaran informasi, termasuk mengenai adanya pelanggaran kewajiban pelaporan yang dilakukan Pialang Berjangka.