AGolf.co– Mudah-mudahan ini tidak termasuk kampanye terselubung, walaupun pengumuman itu keluar beberapa hari menjelang debat putaran kedua pemilihan presiden. Kepada media, pekan lalu Kepala BPS menyampaikan beberapa keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tahun 2018.

Sebut saja indikator jumlah penduduk miskin yang berhasil ditekan, angka pengangguran jauh berkurang, bahkan tahun lalu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita meningkat 7,9% menjadi  US$ 3.927 atau Rp56 juta. Jelas, ini sebuah prestasi yang membanggakan dari pemerintahan Jokowi. Apalagi, kenaikan pendapatan itu diraih di saat ekonomi hanya naik sedikit dari 5,07% jadi 5,17%.

Tapi, jangan dulu berdecak kagum. Sebab, fakta di lapangan rasanya bertolak belakangan dengan data BPS. Dengan pendapatan Rp56 juta per tahun, mestinya setiap bulan penduduk Indonesia punya penghasilan Rp 4,6 juta. Tentu ini tidak mencerminkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang berada di sekitar Rp1,4 juta – Rp 3,6 juta. Angka itu juga tidak mencerminkan nasib belasan juta pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

BPS berbohong? Tentu tidak. Secara absolut, mungkin benar pendapatan penduduk Indonesia sudah meningkat. Sebab, angka tadi diperoleh dengan cara membagi PDB dengan jumlah penduduk. Masalahnya, sebagai alat ukur, PDB masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga alat ukur ini belum bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang kemakmuran penduduk suatu negara.

Lalu, siapa yang menikmati penghasilan paling gede? Mereka adalah orang super kaya atau ultra high net worth individual (UNHWI), yang menurut survey Credit Suisse pada 2017, jumlahnya cuma 868 orang. Selain itu, 111000 penduduk Indonesia juga tergolong miliuner yang memiliki penghasilan di atas US$ 1 juta per tahun atau sekitar Rp14 miliar. Pendapatan mereka setiap tahun bertambah 10%. 

Dan, jangan lupa pula, masih ada segelintir orang yang juga menikmati penghasilan tinggi. Mereka adalah tenaga kerja asing (TKA), yang menurut data Kementrian Tenaga Kerja pada 2018 mencapai jumlah 95.335 orang. Sialnya, dalam menghitung PDB per kapita tadi, BPS memasukan warga negara asing yang mencari nafkah di Indonesia.

Jadi, berkat sumbangan segelintir orang-orang itulah pendapatan penduduk negeri ini bisa terkatrol hingga US$ 3.927. Artinya, Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income)? Oh, belum. Sebab, dalam menghitung pendapatan per kapita, Bank Dunia tidak memasukkan orang asing. Nah, jika mereka dicoret, pendapatan penduduk Indonesia masih di bawah US$ 3.896.

Jadi kapan Indonesia masuk kelompok negara upper middle income? Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1% per tahun, kira-kira level itu baru bisa dicapai pada 2038. Masih lama dong.