AGolf- Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dalam hal Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business 2018 dari ranking 91 ke ranking 72 dari 190 negara yang disurvei.

Meski melonjak signifikan, namun peringkat 72 masih belum memenuhi target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menargetkan Indonesia masuk dalam 40 besar negara yang memudahkan investor dan pengusaha dalam menjalankan bisnis.

Untuk terus meningkatkan ranking Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, ada beberapa fokus kerja yang harus digarap agar Indonesia kembali naik peringkat tahun depan.

“Mungkin yang saya garis bawahi atau angkat khusus tiga hal. Pertama memulai usaha, starting bisnis. Jadi disamping mendorong digital signature,” kata Thomas di Kemenko Perekonomian, Jakarta ditulis Kamis (2/11).

Thomas mengatakan, proses perijinan usaha yang melibatkan notaris akan didorong untuk menggunakan teknologi. “Profesi notaris akan semakin modern. Akan semakin merangkul teknologi digital untuk meng-online kan akta-akta, proses dan prosedur yang memerlukan notarisasi,” ujar Thomas.

Kedua, lanjut Thomas, proses ijin bangunan juga akan melibatkan teknologi, bahkan penggunaan drone untuk survei lokasi.

“Seperti kita ketahui EODB itu didasarkan survey di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya. Dan sudah dimulai diskusi informal dengan Pemda DKI misalnya untuk menggunakan teknologi digital bahkan mungkin teknologi drone untuk mempercepat ijin bangunan,” ungkap Thomas.

Yang ketiga, lanjut Thomas, adalah mempercepat proses dan prosedur penyelesaian apabila terjadi sengketa yang melibatkan pengadilan.

“Saya tetap mau mengkapitalisasi momentum yang sangat baik di MA (Mahkamah Agung) dan sistem pengadilan untuk terus memperbaiki percepatan prosedur, sengketa, gugatan termasuk sengketa usaha, kepailitan dan sebagainya,” ungkap Thomas.