AGolf– Dalam kurun waktu 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp3.672,33 triliun hingga Mei 2017.

Mengenai kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pertambahan utang tersebut.

Darmin mengatakan, utang tersebut digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah.

“Utang negara ya memang tambah dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang cukup banyak. Jangan hanya dilihat bahwa utang yang nambah itu sebagai sesuatu yang buruk, itu bertambah karena kita melakukan investasi yang sangat banyak,” kata Darmin, di kantornya, Jakarta, Senin (24/7).

Darmin memaparkan, utang yang menjadi beban pemerintah saat ini tidak langsung terasa manfaatnya dalam jangka pendek. Dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian nasional.

“Yang pasti dampaknya enggak sekaligus lahir tapi dalam waktu periode pemerintahan ini akan terlihat harusnya. Lihat saja proyeknya, sebenarnya kalau proyek infrastrukturnya jelas pasti dampaknya akan positif sekali untuk ekonomi,” papar Darmin.

Darmin menambahkan, sebelum era pemerintahan Jokowi pun utang Indonesia sudah banyak. Setiap tahun, ada utang jatuh tempo hingga Rp220 triliun. Kalaupun pemerintahan sekarang tidak membangun apa-apa, utang tetap akan bertambah karena ada berbagai pengeluaran seperti subsidi energi, bunga utang, dan sebagainya.

“Utang pemerintah itu adalah akumulasi dari yang sudah ada selama ini, sebetulnya pemerintah enggak buat apa-apa pun utang pemerintah akan nambah, karena jatuh temponya paling enggak Rp220 triliun-an per tahun yang harus dibayar. Kalau seandainya enggak bikin apa-apa pun tetap akan nambah sebesar itu,” tutup Darmin.