Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi/ Kemenkeu

AGolf– Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meminta masyarakat untuk tidak khawatir dalam menghadapi era keterbukaan informasi keuangan yang berlaku mulai 2018 mendatang.

Sesuai dengan aturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Keuangan, maka saldo di atas Rp200 juta harus dilaporkan oleh perbankan kepada otoritas pajak. Ken menjelaskan, angka Rp200 juta dijadikan sebagai batas pelaporan lantaran mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Selain itu, angka itu dianggap sebagai angka yang mewakili penerimaan rata-rata pegawai termasuk sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sebetulnya kalau sudah ikut amnesti pajak enggak masalah. Kalau gaji kan pasti sudah dipajaki ya. Tak perlu khawatir,” jelas Ken di Gedung DPR RI, Jakarta, ditulis Rabu (7/6).

Pengecekan saldo oleh Ditjen Pajak, lanjut Ken, akan dilakukan antara nilai saldo akhir tahun dan penghasilan yang diterima oleh pemilik rekening. Ia menjelaskan, pajak hanya dikenakan kepada obyek pajak seperti penghasilan. Dengan demikian, maka seluruh harta yang dimiliki dan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tidak perlu dilaporkan kembali.

“Kalau sudah dipajaki ya sudah, enggak diperiksa. yang dipajaki ya, bukan simpanan. Yang dipajaki adalah obyek pajak. Bukan kamu punya duit terus dipajaki. Misalnya kamu punya duit 100 di bank, masa 100 itu saya tarik,” katanya.

Seperti diketahui, tanggal 31 Mei 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Beleid tersebut dibuat untuk mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pertukaran informasi, sekaligus memastikan bahwa data keuangan yang dipertukarkan tidak disalahgunakan.

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat lima jenis data terkait nasabah yang wajib dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Kelimanya adalah identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan, saldo rekening keuangan pada akhir tahun kalender, dan penghasilan terkait rekening keuangan.

Rinciannya, identitas pemegang rekening keuangan harus mencakup nama, alamat, negara domisili untuk kepentingan pajak, tempat dan tanggal lahir bagi orang pribadi, serta identitas pengendali bagi entitas. Sementara penghasilan terkait dengan rekening keuangan harus mencakup bunga, dividen, dan jumlah lain yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening keuangan.

Terkait dengan batasan saldo yang harus dilaporkan, pemerintah mengacu pada aturan yang dibuat oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Aturan ini kemudian dituangkan kembali dalam PMK terbaru yang dirilis Kemenkeu tentang keterbukaan informasi keuangan ini. Mengacu pada perjanjian internasional, bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017, maka agregat saldo yang harus dilaporkan adalah di atas USD 250.000 atau Rp3,32 miliar. Sedangkan bagi rekening keuangan lainnya, tidak ada batasan minimal saldo yang harus dilaporkan.

Sementara di dalam negeri, sektor perbankan harus melaporkan informasi keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi dengan agregat saldo paling sedikit Rp200 juta. Sedangkan bagi entitas atau badan usaha, tidak ada batas minimal saldo yang harus dilaporkan. Nilai batas saldo minimal juga diterapkan untuk sektor perasuransian dan perkoperasian. Sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditas tidak memiliki batasan saldo minimal. Pemerintah mencatat, jumlah saldo rekening yang menyimpan saldo di atas Rp200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14 persen dari jumlah penabung di Indonesia.